Jakarta (23/8) – DPP LDII menyelenggarakan webinar kebangsaan bertema “Revitalisasi Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024”. Acara ini berlangsung di Senayan, Jakarta, pada Rabu (23/8). Acara tersebut dibuka Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso.
Dalam kesempatan itu, KH Chriswanto mengatakan, LDII sebagai organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap kebangsaan dan masyarakat, telah menetapkan kebangsaan sebagai salah satu program prioritasnya, “Tujuan utama dari kebangsaan adalah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan melalui prinsip-prinsip demokrasi,” ujarnya
Dalam era digital, lanjut KH Chriswanto, momen-momen demokrasi sering kali disertai dengan ketegangan dan konflik. Hal ini semakin membingungkan dan memanaskan suasana di kalangan masyarakat, “Oleh karena itu, LDII merasa perlu untuk menyelenggarakan webinar mengenai Revitalisasi Demokrasi Indonesia pasca pemilihan umum 2024,” lanjutnya.
Lulusan University of Newcastle ini menambahkan, tak dapat dipungkiri bahwa setiap lima tahunan, agenda demokrasi dapat memunculkan perpecahan di antara masyarakat.
“Meskipun pemerintah telah berusaha untuk membina karakter dan kerukunan, Pemilu kadang-kadang malah menjadi pemicu perpecahan. LDII bertekad menjadi penggerak persatuan bagi bangsa Indonesia, meskipun dalam suasana yang penuh dengan tensi seperti saat pemilu,” ujarnya
Pria yang pernah menjabat Ketua DPW LDII Jawa Timur itu menyadari pentingnya pemilihan yang bijak dan rasional dalam Pemilu 2024 mendatang. Pemilihan tidak boleh hanya didasarkan pada isu-isu semata, namun juga harus mempertimbangkan rasionalitas dalam memilih pemimpin.
“Oleh karena itu, LDII mengusung prinsip “netral aktif”, di mana mereka tetap netral sebagai institusi, namun aktif dalam menggerakkan warga LDII untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, LDII berkomitmen untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan, dalam upaya revitalisasi demokrasi dan membangun persatuan bangsa, “Kami akan berupaya mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengatasi permasalahan, serta turut serta dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun kepala daerah, dengan menghormati dan menghargai pendapat orang lain,” jelasnya. (FWI/LINES)
