Jakarta (23/8) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo yang akrab dipanggil Bamsoet menegaskan, pentingnya seminar kebangsaan yang diselenggarakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Seminar kebangsaan penting untuk pendewasaan dan pematangan demokrasi Indonesia.
Ia mengatakan memajukan demokrasi menjadi tanggung jawab semua pihak sebagai bangsa, tidak terkecuali bagi organisasi Islam. Ketua MPR itu, menyambut baik dan mengapresiasi perhelatan seminar bertajuk ‘Revitalisasi Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024’, yang diselenggarakan secara hybrid di kantor DPP LDII, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).
“Saya meyakini bahwa ini adalah bagian dari manifestasi, visi dan misi organisasi LDII. Saya lebih senang lagi kalau juga dibahas apakah pilihan demokrasi kita hari ini, yang ala barat ini lebih banyak memberikan manfaat atau mudharatnya di masyarakat kita. Ini penting menurut saya, jangan sampai kita terlalu lama salah dalam memilih jalan,” kata Bamsoet.
Bamsoet mengatakan tahun 2024 adalah penanda penting dalam demokrasi di Indonesia. Pada tanggal 2 Juli 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional Indonesia mencapai 205 juta pemilih, dengan lebih dari 50 persen pemilih adalah wanita. Menurut Bamsoet ini bukan angka yang sedikit.
Ia melanjutkan Pemilu di Indonesia adalah Pemilu yang kompleks dengan biaya yang sangat mahal. Dana yang dikelola KPU hampir mencapai Rp 77 triliun. Anggaran tersebut belum termasuk dana yang dikelola lembaga-lembaga lain untuk menopang aktivitas pemilu, termasuk di TNI dan Polri.
“Namun itulah biaya yang harus kita keluarkan setiap lima tahun sekali untuk menegakkan demokrasi secara prosedural. Pemilu menunjukkan betapa seriusnya kita menjalankan demokrasi prosedural. Di negara-negara Asia Tenggara khususnya, dan Asia pada umumnya, peran Pemilu kita menjadi acuan,” ujarnya.
Walaupun menjadi acuan bagi negara-negara di Asia Tenggara khususnya, menurut Ketua MPR, Indonesia masih memiliki banyak persoalan Pemilu, yakni terkait regresi demokrasi, politisasi identitas, politik uang (money politik), penilaian publik atas integritas penyelenggaraan pemilu, hingga lemahnya pengawasan oleh rakyat pasca pemilu.
“Untuk mengatasi persoalan yang saya sampaikan diatas, ada agenda-agenda revitalisasi yang harus kita lakukan bersama-sama pasca pemilu, yaitu mengembalikan demokrasi kepada rakyat. Elit politik harus memandang diri mereka sebagai pengemban amanah untuk mengelola kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya ada hal-hal yang perlu dilakukan bersama untuk merevitalisasi demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024. Di antaranya penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, meminimalkan politisasi identitas dalam Pemilu, penyusunan program-program yang riil bagi masyarakat oleh para elit politik khususnya para kandidat dalam pemilu.
Bamsoet juga mendorong agar memberi dukungan kepada para penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu untuk menjaga integritas mereka. “Pada akhirnya revitalisasi yang paling penting yang harus kita lakukan bersama-sama yaitu mendorong semua elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya Pemilu,” kata Bamsoet.
Untuk memajukan demokrasi bangsa, Ketua MPR juga mendorong warga LDII untuk berpartisipasi dalam perpolitikan di Indonesia. “Mudah-mudahan LDII mengambil bagian dari peran perpolitikan bangsa,” ujarnya.
