Jakarta (9/4). Penguatan budaya dan pendidikan menjadi dua pilar utama dalam menghadapi dinamika global yang kian kompleks. Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) X LDII yang digelar di Grand Ballroom Minhajurrosyidin, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menegaskan kebudayaan merupakan fondasi karakter sekaligus kekuatan strategis bangsa dalam membangun masa depan. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar menjadi episentrum kebudayaan dunia melalui kekuatan soft power.
“Kebudayaan bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga driving force untuk membentuk masa depan bangsa. Indonesia memiliki kekayaan budaya luar biasa yang disebut sebagai megadiversity,” ujarnya.
Ia memaparkan, Indonesia memiliki 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, ribuan warisan budaya tak benda, serta ratusan cagar budaya nasional. Kekayaan ini, menurutnya, menjadi modal besar untuk membangun pengaruh global melalui budaya, sebagaimana dilakukan negara lain seperti Amerika Serikat dengan Hollywood, India dengan Bollywood, dan Korea Selatan dengan gelombang Korean Wave.
“Indonesia perlu memiliki gelombang budaya sendiri agar dikenal dunia. Ini adalah amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 UUD 1945, bahwa negara harus memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia,” tegasnya.
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon juga mengapresiasi tema pembahasan Musyawarah Nasional (Munas) X DPP LDII yang mengangkat isu geopolitik dan ketahanan nasional. Menurutnya, topik ini sangat relevan di tengah dinamika global yang penuh tantangan, termasuk konflik di Timur Tengah, yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Ia menekankan dinamika global tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Indonesia, terutama dari konflik dan ketegangan internasional, “Tema geopolitik dan ketahanan nasional sangat tepat dibahas sekarang. Apa yang terjadi di Timur Tengah memengaruhi kita semua, mulai dari harga energi hingga ekonomi sehari-hari,” ungkap Menbud pada Kamis (9/4/2026).
Dari konteks tersebut, Menbud menyoroti urgensi budaya sebagai elemen penting dalam membangun ketahanan bangsa. Menurutnya, kesadaran budaya bukan hanya soal pelestarian warisan, tapi juga menjadi soft power yang strategis dalam memperkuat peradaban, menjaga harmoni, dan mendorong perdamaian dunia.
Fadli Zon menilai LDII dengan jaringan luas di 38 provinsi, ratusan kabupaten/kota, dan berbagai institusi pendidikan termasuk pesantren, dapat menjadi mitra strategis pemerintah untuk mewujudkan visi tersebut.
“Melalui budaya, kita tidak hanya memperkuat identitas bangsa, tapi juga menyiapkan generasi yang tangguh, beradab, dan mampu berkontribusi pada perdamaian global. Sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan seperti LDII menjadi kunci dalam membangun peradaban yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Menbud.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Kebudayaan dan LDII menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk penguatan pemajuan kebudayaan berbasis pemberdayaan masyarakat dan nilai keagamaan. MoU ini menjadi payung bagi berbagai program kolaboratif, termasuk rencana pembangunan Museum yang akan dikelola LDII. Menbud menyambut baik langkah ini.
“Saya yakin tadi karena jaringan LDII banyak, kita bisa bersama-sama, ada usulan termasuk museum, dan saya juga apresiasi generus LDII yang pencak silatnya banyak prestasinya kita lihat tadi, diumumkan mulai dari Seagames, PON, dan lain-lain. Jadi kita sangat senang sekali bahwa LDII juga memperhatikan dan memajukan kebudayaan. Terima kasih,” ujar Menbud.
Menanggapi kerjasama ini, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menjelaskan bahwa MoU menjadi fondasi untuk membangun berbagai program strategis. Ia menekankan pentingnya soft power budaya sebagai elemen ketahanan nasional.
“Nah, kita harus memperkuat ini. Ini tanggung jawab bukan hanya negara, tapi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia termasuk LDII. Maka kita di sini semakin terbuka, semakin melihat, kita siap membantu Pak Menbud dalam rangka memperkuat ketahanan nasional yang berdaulat melalui sisi budaya,” ujarnya.
Penandatanganan MoU ini menegaskan komitmen pemerintah dan LDII untuk memperkuat soft power budaya sebagai pilar pembangunan bangsa, sekaligus menyiapkan generasi muda profesional dan religius yang mampu menghadapi tantangan global. Rencana pembangunan Museum LDII dan pengembangan prestasi pencak silat menjadi upaya LDII dalam memajukan budaya Indonesia dan menegaskan peran aktif organisasi keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
